Budaya

Menziarahi Gagasan Budayawan Datuk Seri Al azhar (1961- 2021)

MENCARI MA’SYUQ DI ANTARA ZAMAN YANG BERPINDAH

Ada suatu masa, ketika manusia mencari ma’syuq—sang kekasih sejati (Tuhan)—dengan langkah-langkah tertatih di jalan sunyi penuh debu rindu. Prosesnya tak pernah seketika, tak jarang mesti mundur, lalu kembali menyusuri jejak-jejak yang belum sepenuhnya pudar. Dalam perjalanannya, ia keluar dari keheningan pencarian lalu kembali ke dunia keseharian, menyeduh kopi, berbincang dengan tetangga, menyentuh tanah. Namun di balik semua itu, ada rembesan cahaya, membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang diam-diam menyucikan.

Zaman dulu, dunia masih belum dibalut layar kaca. Perantauan adalah langkah tubuh, bukan lompatan sinyal. Orang-orang memetakan jalan ke ma’syuq seperti menenun peta cinta dengan benang harapan: ke Mekkah dan Madinah, ke Yaman dan Mesir, ke Aceh dan Bonjol, ke lereng Bukit Mertajam dan lembah Koto Kampar. Jika tak mampu ke tanah suci, mereka menapak tanah para sufi. Dalam keterbatasan, ada ketekunan. Dan dalam ketekunan, tumbuhlah jiwa yang siap dicinta.

Karena sesungguhnya, untuk mencintai sang ma’syuq, seseorang tak cukup datang apa adanya. Ma’syuq punya bahasanya sendiri, gaya dan isyaratnya sendiri. Maka peziarah pun harus rela mengubah diri. Ia melepas ego, menanggalkan kebisingan, menjalani metamorfosa transenden hingga layak disebut kekasih. Di jalan sunyi itu, tubuhnya menjadi bait, pikirannya menjadi doa.

Namun zaman berubah. Modernitas datang mengganti jubah ruhani dengan jas intelektual. Sekolah-sekolah berdiri, kurikulum dibentuk, dan pelajaran pun terkotak dalam logika dan angka. Di dunia Melayu, lembaga pendidikan kolonial menebarkan logika Eropa: belajar untuk tahu, bukan untuk tunduk. Pendidikan barat melupakan sujud. Ia menggenggam otak tapi meninggalkan jiwa.

Maka terjadi ketimpangan. Spiritual dan intelektual bertemu di meja sejarah, namun dialog keduanya tak selalu mesra. Politik berpihak pada yang benderang—dan akal spiritual yang halus pun tersisih pelan-pelan. Di negeri ini, pendidikan kita makin menjauh dari akal dalam makna terdalamnya: akal sebagai cermin ruh. Kita dijejali pengetahuan, tapi dilupakan tentang hikmah.

Lihatlah bagaimana mitos dan hikayat rakyat menjadi alat stigmatisasi. Malin Kundang yang tadinya hanya dongeng duka, dijadikan citra penghianat. Tuaka di Indragiri dan Sampuraga di Mandailing, semua dicap durhaka. Padahal, siapa sebenarnya yang gagal memahami? Anak yang merantau atau ibu yang tak mampu menerima? Kisah-kisah itu bukan tentang dosa, melainkan tentang jarak yang tak dijembatani oleh kasih. Tapi pendidikan formal, lewat pena Balai Pustaka, telah mengukirnya sebagai naskah yang kaku.

Kemudian datang cerita Siti Nurbaya, membawa vonis terhadap adat. Perkawinan dipandang sebagai tirani, bukan lagi pertemuan dua keluarga. Tradisi dituduh mengekang. Cinta disebut sebagai hak mutlak individu. Padahal, benih kebahagiaan dahulu tumbuh di tanah komunal, bukan di pot plastik bernama individualitas. Tapi percetakan dan budaya tulis kolonial memukul gong kemenangan atas gagasan “aku” di atas “kita.”

Dan kita pun terjebak dalam dikotomi. Kawin paksa atau kawin cinta? Bebas memilih atau tunduk pada adat? Padahal, di kampung-kampung, ada ritual upah-upah yang merangkul semua rasa. Upah-upah adalah kidung kebersamaan, di mana luka dan bahagia seseorang adalah milik bersama. Komunitas ikut menampung air mata, ikut menjemput tawa. Di sana, manusia bukan pribadi yang terpisah, tapi gelombang dalam samudra yang satu.

Namun kini, individu ditarik keluar dari sumur komunalitas. Ia menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri, tetapi juga menjadi rentan. Ia menjadi Malin Kundang baru: kuat di dunia, lemah di akar. Ia tak lagi mengenal peluk kampung, karena telah larut dalam pelukan algoritma social media dan kecemasan eksistensial. Modernitas menabalkan identitas sebagai pilihan tunggal, bukan bagian dari harmoni kolektif.

Maka pertanyaannya kini bukan sekadar di mana ma’syuq berada, tapi apakah kita masih tahu cara mencintai. Di antara gempita nalar dan senyap ruhani, kita ditantang bukan untuk memilih, tapi untuk menautkan. Sebab pencarian sejati tidak menyingkirkan salah satunya, melainkan memeluk keduanya: menjadi cerdas, sekaligus tetap bersujud. Sebab jalan ke ma’syuq, selalu adalah jalan pulang—bukan hanya ke kampung halaman, tapi ke dalam diri yang sesungguhnya.

Tentu tidak ada wilayah yang benar-benar privat dalam ranah kebudayaan yang hidup. Justru pada saat tawaran-tawaran baru datang—yang menyentuh sisi personal dan menyelinap ke ruang yang dulu dianggap milik bersama—ia menjadi getar segar yang menggoda sekaligus mengguncang. Dalam satu waktu, tawaran itu seperti angin musim yang mendesak daun-daun lama gugur dari dahan, memaksa kita membuka ruang untuk yang baru. Namun pada waktu yang sama, ia juga mengguncang akar komunalitas, menggugurkan nilai-nilai yang dulu meneduhkan.

Komunalitas yang terganggu ini tak pernah benar-benar kita rajut kembali setelah reformasi. Kita sering merasa telah merdeka, tetapi lupa merumuskan ulang apa itu merdeka dalam bingkai kebudayaan. Sastra kita pernah, tanpa diminta, menjadi semacam suara yang menggentarkan ruang-ruang kolektif. Ia jadi alat refleksi, tapi juga pernah jadi alat teror, mengguncang kepastian nilai yang diyakini masyarakat. Ketidakseimbangan dalam dialektika itu kemudian makin diperparah dengan masuknya pendidikan barat yang terlalu menitikberatkan pada intelektualitas dan menafikan spiritualitas.

Hari ini kita menyaksikan manusia-manusia berpendidikan tinggi yang tumbang dalam lubang-lubang gelap pragmatisme. Mereka bergelar sarjana, master, doktor—tetapi di saat bersamaan juga pelaku korupsi, perusak lingkungan, pemutus etika. Mereka adalah anak kandung dari pendidikan yang timpang: cerdas akal, tapi lapar jiwa. Mereka hanya mengeksploitasi intelektualitas tanpa penyerta ruhani yang memandu, sehingga akal jadi alat bagi kerakusan, bukan kebijaksanaan.

Cobalah tanya pada para ahli, para insinyur dan ilmuwan yang sadar bahwa kerja mereka menyebabkan kerusakan, tetapi tetap melakukannya demi gaji yang lebih dari cukup. Mereka sadar, tapi pasrah. Paling hebat, hanya bisa meminta maaf sambil terus melanjutkan kerja sebagai mesin dalam sistem. Inilah tragedi besar yang dimulai dari kolonialisme: kita diajari untuk tidak sopan kepada warisan tradisi, seolah semakin berhasil seseorang adalah semakin jauh ia meninggalkan akarnya.

Perjalanan pun bergeser: dari spiritualitas menuju individualitas. Perantau-perantau yang dahulu pulang membawa hikmah, kini pulang membawa kesombongan materi. Mereka datang bukan lagi dengan makna ziarah batin, tetapi dengan kehendak mendominasi. Institusi-institusi tradisi seperti perkawinan pun diserap, digerus maknanya, menjadi ajang kapitalisasi, bukan lagi sakralitas.

Namun zaman digital memberi kita secercah harapan. Dunia kini tanpa batas, semua bisa mengakses apa saja, siapa saja. Pengetahuan spiritual dan intelektual sama-sama terbuka bagi siapa pun yang mencarinya. Dalam lanskap digital ini, budaya Melayu memiliki peluang untuk mengolah dirinya menjadi lebih dinamis, masuk ke ruang-ruang baru yang sebelumnya tak tergapai. Tapi ia tak boleh menjadi fosil—ia harus ikut berdialog, ikut berkembang.

Dialektika menjadi kunci. Pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh patron tunggal. Kewibawaan tak lagi bersumber tunggal dari sang tetua. Kini, setiap individu bisa menjadi pengolah makna, pencipta tafsir. “Kita” dalam budaya Melayu menjadi jalan tengah yang lembut: ia adalah ruang yang memberi tempat bagi orang lain untuk tinggal dalam diri kita. Itulah sebabnya, kita menyebut “orang kita Minang”, “orang kita Tionghoa”—karena pada dasarnya, kita membuka rumah bersama.

Budaya Melayu yang sejati tidak memisahkan manusia dari alam. Ia tidak menjadikan alam sekadar sumber daya, tetapi sebagai saudara tua, bahkan guru. Alam adalah bagian dari keluarga—penjaga ritme, penentu etika. Maka keterbukaan, kejujuran, dan kesetaraan menjadi nilai-nilai Melayu yang tak usang dimakan waktu. Di tengah isu-isu global, nilai ini berdiri tegak sebagai tiang kemanusiaan.

Dan akhirnya, di tengah ledakan teknologi informasi, Melayu tak boleh tertinggal. Warisan budaya harus dikonversi ke dalam bentuk-bentuk baru—digital, visual, naratif interaktif. Anak-anak Melayu hari ini tak bisa lagi hanya mewarisi darah; mereka harus mewarisi praktik. Maka tugas kita bukan sekadar menjaga warisan, tetapi membuatnya hidup dan bisa diakses. Dengan cara itu, Melayu tidak akan hilang di bumi—ia justru akan terus memberi cahaya, memberi arah.

MENJADI PENUNGGANG GELOMBANG, MENJAGA ISI DALAM BENTUK

Menjaga adat dan budaya bukan semata perkara melestarikan bentuk; ia adalah perkara mempertahankan isi di dalam bungkus yang layak. Tantangan terbesar hari ini bukan hanya tentang bagaimana membungkus nilai budaya, tetapi bagaimana menyuntikkan ruh ke dalam bungkus itu. Ketika kita keliru dalam mengemas, kita menghadirkan resistensi; ketika kita mengemas tanpa memahami, kita menciptakan kekosongan. Maka, pengajaran budaya Melayu Riau pun harus menyatu, antara bentuk dan makna, kulit dan isi, sebab bentuk tak pernah lahir tanpa isi, dan isi mencari jalannya dalam bentuk.

Lihatlah pantun, warisan lisan yang tampak sederhana, namun sarat akan nilai. Ia tak cukup dinilai dari bait dan sajaknya. Empat baris sebait, ab ab bersajak—itu hanya kerangka. Nilainya terletak pada kesantunan yang disampaikan, sindiran yang dibalut kehalusan, makna yang mengendap dalam irama. Maka pantun bukan semata keterampilan, melainkan perwujudan kecerdasan budaya. Meski kini bentuknya bisa diciptakan lewat aplikasi, nilai di dalamnya tetap tak bisa diotomatisasi. Inilah perjuangan sesungguhnya: menjaga nilai agar tidak tercerabut dari bentuk.

Nilai, bagi pencipta sejati, bukanlah hasil utak-atik bentuk, melainkan hasil renungan yang mendalam. Seperti ukiran awan larat, bukan sekadar hiasan indah, tapi hasil tafakur pada gerak awan yang lepas dan leluasa. Ia adalah upaya berguru kepada alam, menjadikan fenomena sebagai pelajaran. Ragam hias itu kemudian mendekatkan kita kepada semesta, mengajak kita tidak hanya menghias ruang, tapi juga merias batin. Maka budaya bukan sekadar hasil produksi, bukan pula obyek konsumsi. Ia adalah ruang pertemuan spiritualitas dan intelektualitas. 

Globalisasi bukan badai yang mesti kita lawan, tetapi laut luas yang bisa kita arungi. Kita tak perlu menjadi korban arus, tetapi belajar menjadi penunggang gelombang. Seperti peselancar di Bono Kampar, kita bisa memilih berdiri di atas gelombang dan menari bersama ombak. Bahkan lebih dari itu, kita bisa menjadi pencipta gelombang baru. Inilah semangat go-localism—menjadi manusia global yang tak melupakan akar lokalnya. Ketika lokalitas kita kuat, kita tak sekadar ikut dalam arus dunia, tapi turut mewarnainya, menyusun narasinya.

Dulu, ada harapan besar tertuang dalam visi Riau 2020—sebuah impian agar Riau menjadi simpul utama budaya Melayu di Asia Tenggara. Tapi harapan itu kandas di karang perencanaan yang setengah hati. Ketika rencana induk tak menyatu dengan visi, ia jadi mitos yang menggantung. Tapi meski hanya mitos, ia telah menyemai keyakinan. Dan keyakinan itu telah menumbuhkan gerak: bahwa kita bisa, bahwa Riau bisa menjadi pemain utama dalam lanskap budaya Melayu kawasan. Dan kini, mitos itu menjelma kenyataan, sebab kualifikasi lebih bicara daripada kuantifikasi.

Namun, kita pun harus jujur. Terlalu sering kita kehilangan momentum. Terlalu rajin membuat tagline, namun lupa menjadikannya janji. Maka persoalan budaya kita bukan hanya soal ide, tapi soal komitmen. Di sinilah saya lebih percaya kepada kekuatan komunitas. Ketika kekuasaan politik tersandung oleh kepentingan sesaat, komunitas tetap bergerak. Ketika pemerintah diam menunggu event, seniman tetap mencipta. Seperti akar yang diam di dalam tanah namun terus menyuplai kehidupan, komunitas adalah roh dari kebudayaan yang hidup dan tumbuh.

Kini, harapan tak hanya menggantung di langit kekuasaan, tapi juga bersemayam di dada masyarakat. Ketika terjadi kebakaran hutan, kepada siapa kita percaya? NGO atau pengusaha? Bukankah suara komunitas kini lebih lantang daripada birokrasi? Seni pun demikian—ia lebih hidup dalam semangat komunitas daripada dalam protokol pemerintah. Dan seperti itulah seharusnya pemerintah belajar: istiqamah seperti para seniman, setia seperti civil society yang tak pernah lelah menjaga denyut budaya. Karena pada akhirnya, budaya akan tetap berjalan, dengan atau tanpa panggung resmi.*** MOHAMMAD HASBI