Pemerintah Provinsi Lampung

PEMPROV LAMPUNG PERKUAT IKLIM INVESTASI DENGAN REFORMASI

BIROKRASI DAN HILIRISASI SDA

Kinerja investasi di Provinsi Lampung terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, realisasi investasi tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Setahun kemudian, capaian realisasi berada di angka Rp9,66 triliun atau 74,54 persen dari target. Sementara itu, pada triwulan I tahun 2025, nilai investasi yang masuk berkisar antara Rp3,3 hingga Rp3,5 triliun, dengan kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp651,6 miliar. Capaian ini menempatkan Lampung pada peringkat keempat di wilayah Sumatera.

Sektor-sektor prioritas investasi di Lampung mencakup pertanian, perkebunan, industri pengolahan, energi terbarukan, perikanan, dan logistik. Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan berupa kopi, lada, nanas, singkong, karet, dan tebu. Selain itu, potensi energi hijau juga menjadi daya tarik baru bagi investor, antara lain pengembangan panas bumi di Ulubelu serta rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Bendungan Marga Tiga.

Untuk memperkuat iklim investasi, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Forum Investasi Lampung (FOILA) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Forum ini memiliki peran strategis dalam mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, khususnya di sektor pertanian yang hingga kini menyumbang sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan dan memudahkan investasi, pada Juli 2025 Pemprov Lampung meresmikan Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4). Kehadiran P4 diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi, mempercepat perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus mencegah praktik pungutan liar.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat menjaga tren positif kinerja investasi serta menarik lebih banyak investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Prioritaskan Pembangunan Jalan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan di 15 Kabupaten/Kota.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur jalan yang mantap akan memberikan dampak luas terhadap pengembangan berbagai sektor strategis, mulai dari sosial, pertanian, pembangunan wilayah, hingga ketahanan pangan.

“Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang baik memperlancar distribusi barang, mobilitas masyarakat, sekaligus membuka akses lebih luas bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Gubernur.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh akses pasar, pengelolaan produk, maupun teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jalan berkualitas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi pedesaan dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Pada 2023, Provinsi Lampung memperoleh dukungan perbaikan infrastruktur dari Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) senilai Rp806,2 miliar untuk 16 ruas jalan. Program tersebut berhasil meningkatkan kemantapan jalan di Lampung hingga mencapai 78,81 persen, naik dibanding akhir tahun 2023 sebesar 78,67 persen, dan akhir tahun 2022 sebesar 76 persen.

Untuk tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran Program Inpres Jalan Daerah sebesar Rp10,21 triliun. Dana ini mencakup pelaksanaan pekerjaan fisik pada 2025 serta pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang berlangsung hingga 2026.

Program tersebut akan segera diimplementasikan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025.

Dari total alokasi, sebesar Rp9,91 triliun ditujukan untuk 439 kegiatan fisik, sementara Rp297 miliar dialokasikan untuk dukungan teknis. Target pelaksanaan mencakup perbaikan jalan sepanjang 1.611 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458 meter.

Pelaksanaan IJD 2025 dibagi dalam tiga tahap. Tahap II mencakup anggaran Rp3,03 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 511,40 km, sedangkan Tahap III direncanakan sebesar Rp1,62 triliun untuk pembangunan jalan sepanjang 282 km dan jembatan 30 meter. Provinsi Lampung kembali dipastikan menjadi salah satu daerah penerima alokasi anggaran tersebut.

Dengan adanya kesinambungan dukungan dari Pemerintah Pusat dan komitmen kuat Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung diharapkan mampu memperkuat konektivitas, mendukung ketahanan pangan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (**)

MELALUI INOVASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMPROV LAMPUNG TEGUHKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menandai tonggak baru dalam sejarah pendidikan Lampung, di mana sektor pendidikan bukan hanya menjadi lokomotif pembangunan, tetapi juga terbukti mampu menekan inflasi daerah serta memperkuat daya saing masyarakat di masa depan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah nyata dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sejumlah kebijakan dan program strategis telah dijalankan, mulai dari penetapan sekolah unggulan, perluasan akses pendidikan melalui Kelas Cangkok, pencetakan tenaga kerja terampil melalui Kelas Migran Vokasi, hingga pencapaian deflasi signifikan di sektor pendidikan. Berbagai terobosan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berdaya saing.

Kebijakan Strategis Penghapusan Uang Komite Sekolah Dorong Deflasi Pendidikan

Sebuah capaian bersejarah terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2025. Untuk pertama kalinya, kelompok pendidikan justru menjadi penekan inflasi dengan mencatat deflasi yang signifikan sebesar 15,10 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, indeks harga sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Fenomena ini terjadi di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, yang berani mengambil langkah strategis dengan menghapus uang komite sekolah.

Secara umum, inflasi Lampung tahun ke tahun (y-on-y) pada Agustus 2025 hanya mencapai 1,05 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen.

Namun, yang paling mengejutkan adalah kontribusi kelompok pendidikan sebagai pengendali inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yaitu pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah yang turun tajam hingga 51,23 persen. Sebaliknya, pendidikan tinggi naik 11,95 persen dan pendidikan lainnya meningkat 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan memberi andil deflasi 0,98 persen (y-on-y), terutama dari penurunan biaya di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan uang komite sekolah menjadi faktor utama capaian tersebut. “Keberhasilan menghadirkan deflasi di sektor pendidikan menjadi simbol nyata keberpihakan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masyarakat. Beban biaya berkurang, daya beli meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin menguat,” ujarnya.

Dijelaskan, deflasi pendidikan juga didorong oleh optimalisasi subsidi dan bantuan pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta penghapusan iuran sekolah. Selain meringankan rumah tangga, kebijakan ini turut menekan inflasi daerah dan memperkuat arah pembangunan SDM jangka panjang.

Penetapan 35 Sekolah Unggulan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menetapkan 35 Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai sekolah unggulan. Penetapan ini dilakukan seiring penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan sistem lama PPDB, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/289/V.01/HK/2025.

“Sekolah unggulan dipilih berdasarkan konsistensi mutu akademik, ketersediaan sarana prasarana, serta capaian prestasi. Penetapan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah di Lampung,” jelas Kadis Dikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico.

Kelas Cangkok: Perluasan Akses Pendidikan untuk Daerah 3T

Disdikbud Lampung juga meluncurkan program Kelas Cangkok yang ditujukan bagi siswa berprestasi dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Way Kanan, Pesisir Barat, Mesuji, dan Tanggamus.

Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat belajar di sekolah unggulan di Bandar Lampung dengan biaya penuh dari APBD, mencakup tempat tinggal, makan, serta biaya pendidikan selama satu tahun.

Ia menambahkan, “Siswa tetap tercatat di sekolah asal. Setelah ujian, mereka akan kembali ke daerah untuk memberi motivasi kepada teman-temannya. Inilah salah satu langkah nyata pemerataan pendidikan di Lampung.”

Kelas Migran Vokasi: Menjawab Bonus Demografi dan Jadi Percontohan Nasional

Sebagai langkah antisipatif menghadapi bonus demografi, Pemerintah Provinsi Lampung meresmikan program Kelas Migran Vokasi bagi siswa SMA dan SMK. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan menjadi percontohan nasional pertama di Indonesia.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa dari 9,4 juta penduduk Lampung, 70 persen berada pada usia produktif. Namun, masih terdapat ketimpangan antara jumlah lulusan SMA/SMK dengan ketersediaan lapangan kerja.

“Jika tidak segera diantisipasi, bonus demografi bisa menjadi beban. Kelas Migran Vokasi adalah solusi nyata untuk menyiapkan generasi muda Lampung menjadi SDM unggul, terampil, dan siap menghadapi pasar kerja global,” tegas Rahmat.

Program ini telah menarik 8.500 pendaftar dan didukung 44 guru bahasa Jepang. MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian P2MI juga ditandatangani, mencakup kerja sama penyaluran tenaga kerja ke Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara Eropa.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengapresiasi langkah Lampung. “Provinsi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi langsung bergerak dengan aksi nyata. Lampung layak menjadi model nasional,” ujarnya.

Selain Kelas Migran, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkenalkan inovasi digital melalui Aplikasi RMD dan Aksi Jihan untuk mendukung digitalisasi pendidikan dan menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja global.

Berbagai kebijakan dan inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung membuktikan bahwa pembangunan pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Mulai dari kebijakan penghapusan uang komite sekolah, penetapan sekolah unggulan, program Kelas Cangkok, hingga Kelas Migran Vokasi, seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang lebih terjangkau, merata, dan berkualitas.

LAMPUNG PERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI

MELALUI PENDIDIKAN, PARIWISATA,

INVESTASI, DAN INFRASTRUKTUR

Pemerintah Provinsi Lampung terus memaksimalkan berbagai upaya guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pendidikan, pariwisata, investasi, serta pembangunan infrastruktur, Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan strategis di Sumatera.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,09 persen, melampaui rata-rata kawasan Sumatera. Capaian ini menjadi wujud komitmen bahwa Lampung mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan dan pusat produksi komoditas strategis nasional.

Pariwisata: Lampaui Target Wisatawan Domestik

Sektor pariwisata Lampung juga mencatat prestasi gemilang. Sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan domestik mencapai 17,87 juta orang, jauh melampaui target awal sebesar 7,85 juta orang.

Keberhasilan ini didorong oleh promosi intensif, pengembangan destinasi, serta penyelenggaraan berbagai event unggulan. Program SIGER Madani (Sinergi Gerakan Meningkatkan Desa Wisata Inklusif) berhasil memberdayakan desa wisata, seperti Rigis Jaya di Lampung Barat dan Karya Penggawa di Pesisir Barat. Dampaknya, kunjungan wisata meningkat signifikan sekaligus memperkuat ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Strategi Lampung Bumi Event turut mendongkrak daya tarik wisata daerah. Festival Krakatau, Tubaba Art Festival, dan Festival Sekala Bekhak yang masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN) sukses menarik ribuan wisatawan. Sementara itu, destinasi unggulan seperti Pantai Pahawang, Taman Nasional Way Kambas, dan Teluk Kiluan tetap menjadi magnet utama.

Dengan capaian tersebut, Lampung semakin diakui sebagai destinasi wisata unggulan nasional yang berkontribusi terhadap devisa sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui sektor kreatif dan UMKM.

Lampung Jadi Pusat Pertumbuhan

Ekonomi Sumatra

Kinerja investasi di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2023, realisasi investasi tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Setahun kemudian, capaian mencapai Rp9,66 triliun atau 74,54 persen dari target. Sementara itu, pada triwulan I 2025, realisasi investasi berada pada kisaran Rp3,3– Rp3,5 triliun dengan kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp651,6 miliar. Hasil tersebut menempatkan Lampung pada peringkat keempat di Sumatera.

Sektor prioritas investasi meliputi pertanian, perkebunan, industri pengolahan, energi terbarukan, perikanan, dan logistik. Lampung dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan berupa kopi, lada, nanas, singkong, karet, dan tebu. Potensi energi hijau, seperti panas bumi di Ulubelu serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Bendungan Marga Tiga, menjadi daya tarik baru bagi investor.

Untuk memperkuat iklim investasi, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Forum Investasi Lampung (FOILA) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Forum ini berfungsi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, terutama di sektor pertanian yang menyumbang sekitar 29 persen terhadap PDRB Lampung.

Selain itu, pada Juli 2025, Pemprov Lampung meresmikan Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) sebagai upaya konkret memangkas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mencegah praktik pungutan liar.

Jalan Menjadi Prioritas Utama

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung percepatan pertumbuhan di 15 kabupaten/kota.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang mantap akan memberi dampak luas terhadap pengembangan sektor strategis, mulai dari sosial, pertanian, pembangunan, hingga ketahanan pangan.

“Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang baik memperlancar distribusi barang, mobilitas masyarakat, sekaligus membuka akses lebih luas bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh akses pasar, pengelolaan produk, maupun teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jalan yang berkualitas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi pedesaan dapat tumbuh lebih cepat dan berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah.

Sebagai informasi, pada tahun 2024, Provinsi Lampung memperoleh dukungan perbaikan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) senilai Rp806,2 miliar untuk 16 ruas jalan. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemantapan jalan di Lampung yang pada 2024 mencapai 78,81 persen, meningkat dibanding akhir 2023 (78,67 persen) dan 2022 (76 persen).

ARAH PEMBANGUNAN

PEMPROV LAMPUNG 2025–2030

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela menetapkan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode kepemimpinan 2025–2030.

Visi yang diusung adalah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menjadi arah pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pasangan Kepala Daerah ini merumuskan tiga misi utama yang disebut dengan 3 Cita, sekaligus menjadi program kerja strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

Cita Pertama: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan hilirisasi industri, menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, serta membangun ekosistem ekonomi berbasis desa. Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif didorong sebagai daya ungkit pertumbuhan daerah, ditambah dengan inisiasi pembangunan lumbung energi terbarukan.

Cita Kedua: Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Produktif

Fokus pembangunan diarahkan pada pembentukan generasi cerdas, berakhlak, dan berbudaya. Pemerintah juga mendorong lahirnya pengusaha muda yang berdaya saing, mendukung prestasi pemuda serta olahraga, mewujudkan target zero stunting dan masyarakat sehat, serta menjadikan Lampung sebagai pusat teknologi terpadu.

Cita Ketiga: Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan

Program ini menitikberatkan pada pembangunan semangat kebersamaan masyarakat Lampung, pengentasan kemiskinan secara tepat waktu dan tepat sasaran, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah juga berkomitmen mewujudkan birokrasi yang berintegritas, melanjutkan pembangunan Kotabaru Bandar Negara berbasis eco-city, serta menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. *